Monday, May 27, 2019
Home Opini dan Analisa Indonesia Serukan Penghentian Segera Pembangunan Pemukiman Ilegal Israel di Palestina

Indonesia Serukan Penghentian Segera Pembangunan Pemukiman Ilegal Israel di Palestina

- posted on

views, and

comment(s)

Advertisement

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerukan agar Israel menghentikan pembangungan pemukiman ilegal Israel di Palestina. Hm, apakah seruan ini masuk akal?

Well, mungkin masuk akal bagi sebagian orang, tetapi yang memahami rumitnya konflik Palestina, seruan penghentian pembangunan pemukiman yang dilakukan oleh Israel adalah sesuatu yang aneh.

Mengapa? Ada beberapa alasan yang menjadikan seruan ini sangat abu-abu:

Advertisement

Marsudi berdialog dengan Kuwait, Afrika Selatan, dan Palestina tanpa kehadiran perwakilan Israel? Too bad, too bad! Anda menyerukan perdamaian untuk menguntungkan satu pihak? Marsudi tentu beralasan, bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Hm, Indonesia sendiri tidak berdiplomasi dengan Israel, lalu anda menyerukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan negaranya? Lebih dari itu, mengapa Marsudi tidak mau menghadirkan perwakilan Israel? 

Seruan yang sama telah diserukan oleh banyak negara sejak bertahun-tahun yang lalu ​[1,2]​. Jika demikian, mengapa Israel tidak mengindahkannya? Mengapa Marsudi tidak mau mencari tahu tekad Israel? Mengapa Marsudi tidak mau tau mengapa Israel bersikeras melakukannya? Semoga Marsudi memiliki langkah konkrit lainnya, atau segera dicari orang yang lebih kompeten dan paham situasi yang sebenarnya.

Berita selengkapnya:

Pemerintah Republik Indonesia menyerukan penghentian segera pembangunan pemukiman ilegal yang dilakukan oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menilai, terus bertambahnya pemukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina.

“Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” kata Menlu Retno Marsudi saat  memimpin pertemuan informal dalam format Arria Formula dengan tema “Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian,” di Markas Besar PBB, New York, Kamis (9/5) waktu setempat.

Pertemuan tersebut diselenggarakan Indonesia bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan, dan dihadiri Menlu Palestina, Riyad al-Maliki.

Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan 3 hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina termasuk di Yerusalem Timur semakin memudarkan harapan solusi 2 negara.

Kedua, pembangunan pemukiman ilegal ini merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina.

Ketiga, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan pemukiman illegal oleh Israel.

“Untuk itu perlu ada tekanan yang besar dari  masyarakat internasional untuk menghentikan pemukiman ilegal Israel di Palestina,” tegas Menlu Retno Marsudi seraya menambahkan, salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal.

Pertemuan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, yaitu aktivis gerakan perlawanan secara damai Palestina, Mohammed Khatib, yang menyampaikan pandangannya melalui pesan video; ahli hukum internasional Universitas Ohio, Profesor John Quigley; pengacara dan aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man dan Ketua Institut Arab – America, Dr. James Zogbi.

Pertemuan “Arria Formula” merupakan salah satu bentuk pertemuan informal Dewan Keamanan PBB yang ditujukan untuk menelaah suatu isu yang dinilai rumit serta memerlukan terobosan dengan menghadirkan pakar-pakar narasumber melalui dialog interaktif.

Penyelenggaraan pertemuan khusus mengenai Palestina dalam format Arria Formula di bawah Presidensi Indonesia merupakan salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia pada isu Palestina, yang juga menjadi salah satu prioritas Indonesia sebagai keanggotaan DK PBB.

Pertemuan dihadiri oleh seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB dan negara-negara anggota PBB lainnya serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB.

Pertemuan Arria Formula ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Presidensi Indonesia di DK PBB pada bulan Mei 2019. Beberapa kegiatan lainnya adalah Debat Terbuka mengenai Misi Perdamaian PBB, tanggal 7 Mei 2019, Debat Terbuka mengenai Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata, tanggal 23 Mei 2019, Pameran foto yang mengangkat tema “Investing in Peace” (“Menabur Benih Perdamaian”), tanggal 6-17 Mei 2019, serta Resepsi DIplomatik dan Pertunjukan Budaya Indonesia, tanggal 30 Mei 2019. (Humas Kemlu/ES)

Referensi

  1. 1.
    UN (2016). Israel’s Settlements Have No Legal Validity, Constitute Flagrant Violation of International Law, Security Council Reaffirms. United Nations. Available at: https://www.un.org/press/en/2016/sc12657.doc.htm [Accessed May 11, 2019].
  2. 2.
    Aljazeera (2018). EU, Turkey condemn Israeli settlement plans in West Bank. Aljazeera.Com. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2018/12/europeans-turkey-condemn-israeli-settlement-plans-west-bank-181228051801018.html [Accessed May 11, 2019].
Advertisement
Nodali Ndrahahttps://www.nodali.com/
Lahir di Sisobalauru, Indonesia. Aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Artikel terkini

Informasi pilihan editor